Rousseau, Dewey dan Demokrasi

ROUSSEAU, DEWEY DAN DEMOKRASI

Patrick Riley dan Jennifer Welcham

Di Abad 21 “demokrasi”memiliki persamaan arti dengan politik yang pantas di hormati. Dan pertanyaann tentang apa yang akan membuat  “pendidikan demokratis”  ini menjadi satu- satunya hal penting untuk filsafat pendidikan. Jawaban untuk pertanyaan ini pasti akan memiliki banyak makna. Sebagian berfokus pada isi pendidikan ; bahwa seharusnya menumbuhkan kebaikan yang sesuai untuk warganegara  dalam demokrasi; bahwa seharusnya memungkinkan atau menunjukan kemandirian seseorang ; bahwa  seharusnya  toleransi atau menghormati keragaman agama dan budaya yang sah dan tidak menyeragamkan populasi dalam mencari atau menciptakan budaya politik nasional yang kohesif. Untuk menanamkan kebaikan yang pantas bagi warganegara yang demokrasi, atau demokratis yaitu pada Pendidikan Kewarganergaraan , yang pada satu waktu  telah mengajarkan untuk menganut kebaikan dan ketaatan dalam hukum (Kaestle, 1983, pp 34-9, 97; Curren, 2002),  Produktivitas Ekonomi dan kecukupan uang pribadi (kemandirian ekonomi menjadi penting bagi kemerdekaan politik dan kewarganegaraan penuh : Lihat Shklar, 1991), kepaduan sosial atau integrasi (lihat Osler, 2000; Blum, 2002; Galston, 2002),  Kesetiaan pada masyarakat dan Negara (dilatih intensif kurang lebih melalui Persatuan Nasional, “Pendidikan Agama” , dan cara lainnya) atau sikap kosmopolitan yang berkualitas  atau seperti kesetiaan yang melampaui (lihat Nussbaum , 1996; Callan, 1997, pp 100-31; Gutmann, 2002) dan kesediaan untuk berpartisipasi  secara konstruktif dalam kehidupan bernegara dan proses politik (lihat Gutmann, 1987 ; Barber , 1992) .

Jawaban  lainnya berfokus pada keadilan dan kesamaan : Bahwa Pendidikan yang demokrasi itu mengharuskan sekolah untuk semua anak secara bersama – sama dan dalam hal yang sama (lihat Pangle and Pangle, 1993, p 92); bahwa itu memberikan semua anak kurikulum atau pengalaman yang sama (lihat Adler, 1982);  bahwa itu memberikan anak- anak dengan nilai sumber daya pendidikan yang sama atau nilai yang sama bagi mereka (lihat Bastian , 1986).

Masih jawaban lainnya yang berfokus pada kontrol pendidikan : bahwa dalam demokrasi itu harus secara bersama diawasi oleh badan pemerintahan yang demokratis, seperti dewan sekolah local (lihat Gutmann, 1987);  bahwa kontrolnya bertumpu pada keluarga masing-masing individu yang bebas itu dan harus di hormati oleh Negara demokrasi liberal (McConnel, 2002); bahwa ruang kelasnya harus dibentuk sebagai masyarakat yang demokratis dengan kontrol yang signifikan atas urusan internal mereka, seperti kurikulum dan peraturan pelaksanaan mereka (lihat Apple dan Beane, 1995, p. 9).

Hal yang berbeda dengan sebagian catatan sejarah, karena  kata "demokrasi" sebenarnya bukanlah  istilah untuk  sebutan yang dihormati,  tetapi dipahami untuk menyatakan salah satu hal yang mungkin terburuk dari organisasi sosial dan politik.

Secara harfiah istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani,  yaitu dari kata demos, orang miskin, tidak berpendidikan dan tanpa banyak pengalaman atau pengetahuan tentang urusan public. Aristoteles memahami bentuk – bentuk pemerintahan dengan sistem di dalamnya, yakni  di mana orang miskin yang mendominasi  dan satu orang kaya sebagai penguasa memerintah dengan sewenang-wenang  , lalu banyak pemerintah oleh kelompok kecil dimana beberapa orang memerintah dengan sewenang-wenang, yang hanya memperhatikan segelintir orang-orang kaya saja.

 Ekonomi dan polarisasi sosial keduanya rumit, tidak adanya pembagian kekuasaan pemerintahan, di lakukan untuk kepentingan kekuasaan yang melewati batasan hukum atau batas batas konstitusi. (Politics, III , 3, III, 6).

Jadi menurut kita konstitusi terbaiknya yang disebutkan Aristoteles dan yang praktis untuk kebanyakan Negara  adalah  demokratis.  Tapi menurut dia tidak. Menurutnya yang tepat adalah  aristokrasi ideal, yaitu kekuasaan yang dibentuk bersama oleh  warganegara yang memiliki kebijakan, pertimbangan yang baik, dan  saling  memiliki kemauan yang baik menghasilkan keuntungan dan kekayaan bersama, hukum-hukum yang baik, dan mengoperasikan sekolah-sekolah umum dan institute lainnya akan memelihara persahabatan warganegaranya, dan potensi manusia nya terpenuhi. System yang umumnya terbaik tercapai, yaitu yang dia sebut sebuah pemerintahan, adalah   Pemertintahan campuran yaitu yang sadar  bahwa konstituti itu  memberikan peran kelembagaan atau kedudukan yang sama bagi keduanya yaitu yang kaya dan miskin. Dan pemerintahan pertengahan yaitu yang sadar  bahwa konstitusi itu yang terbesar di dominasi oleh warga kelas menengah, yang  masyarakat dan sudut pandang politiknya lebih baik daripada golongan kelas bawah dan kelas atas. Yang mendidik pada sistem seperti itu tidak berbeda dengan apa yang terpenting untuk aristokrasi ideal (lihat Curren, 2000, pp. 65-75, 100-1, 118-23, 131-9)  Dalam istilah modernnya jenis pemerintahan campuran itu adalah bentuk demokrasi, yang di rancang untuk menjaga dari golongan yang hanya mementingkan kekayaan semata, dan  dari pendapat tersebut akhirnya dianggap sebagai pendapat yang meyakinkan dalam kelebihan bentuk demokrasi. Pertama prinsip dasarnya  itu seseorang memiliki pertimbangan atau kebijaksanaan praktis yang berhak untuk memerintah orang lain dan hak warga negara untuk berpartisipasi bersama dalam pemerintahan.

Prinsip dasar itu juga mencerminkan etika menghormati orang sebagai agen rasional (lihat Curren, 2000, pp 20-65) prinsip itu juga menghubungkan dari beberapa kebijakan diantaranya  :

“banyak ... ketika mereka bertemu bersama mungkin lebih baik daripada beberapa yang baik, bila dihormati tidak secara individunya tetapi secara bersama... di antara banyak  nya individu  masing-maisng memiliki pangsa kebajikan dan kebijaksanaan praktis, dan ketika mereka bertemu bersama.... beberapanya memahami satu bagian, dan beberapa yang lain di antara mereka memahami seluruh (politik. III. 11, 1281a42 b9)”

”ada beberapa seni yang produknya tidak dinilai dari semata-mata, atau dari yang terbaik, oleh seniman sendiri ... tuan rumah akan benar-benar menjadi hakim yang lebih baik {itu} dari pembangunnya, seperti ... para tamu akan menilai makananya lebih baik daripada mereka masaknya. (Politik, III. 11. 1282a18-23)”

Demikian pandangan yang bagus dari Aristoteles  sebagai tambahan  pendapatnya dalam urusan publik dan sebagai yang membutuhkan  prespektif dari apa yang menjadi konsekuensi langsung  dari tindakan pemerintah .Pemikiran selanjutnya yang  akan dibahas kali ini yaitu yang dikemukakan  oleh John Dewey, salah satu tokoh utama pada bab ini yang mendukung demokrasi.

Jean- Jacques Rousseau (1712-78) dan  John Dewey (1859-1952)  berada di antara tokoh tokoh filosofi  pendidikan yang hebat untuk bersimpati pada egalitar dan demokrasi. Mereka memberikan perhatian utama nya pada rasionalitas bersama, yang sekarang di sebut demokrasi partisipatoris. Rousseau  menjelaskan yang di inginkan dari bentuk konstitusi yaitu sebagai “republikasnisme”, tetapi dia membayangkan itu sebagai sebuah  system  yang  dimana warga Negara biasa mempertahankan lansgung kedaulatan legislative dan  siap melaksakan itu dengan sepenuhnya. Persoalan utama yang di gagasakan Rousseau yaitu tentang  politik dan pendidikan, Patrick Riley menuliskannya pada bagian ini, yaitu bagaimana pemerintahan legislative ini dan terkait kebebasan  yang di tuntut warganegara: tuntutan mereka itu  akan bagus, dan tidak mencintai diri sendiri saja dalam hal tingkatan masyarakat dan beberapa perbedaan dari nilai aslinya tersebut didasari atas “pembalikan”. Pendidikan tidak hanya harus memepertahakan kebebasan dan  menghindarkan segala bentuk ketergantungan, termasuk ketergantungan ekonomi, tetapi memasukkan “kehendak” yang di ambil warga Negara  tersebut.

Gagasan Dewey yang berhubungan dengan pendidikan di teliti oleh Jennifer Welcham pada bagian kedua bab ini, demokrasi di perhatikan sebagai bentuk kehidupan social dan politik manusia yang dapat melanjutkannya untuk “tumbuh”  dan berkembang sepenuhnya, dan dia membayangkan masyarakat yang demokratis yaitu yang terlibat dalam  menyelesaikan masalah secara bersama. Dalam catatan ini, kebaikan dari warga Negara penting untuk masyarakat yang demokratis, termasuk terpelajar, ramah, dan berkomunikasi yang baik kepada sesama, dan dapat bekerja sama.

Rousseau dan Dewey juga memandang bahwa belajar adalah  hal penting bagi manusia dengan tuntutan  untuk kelangsungan hidup, dan  itulah jalan yang seharusnya di ikuti untuk sejauh mungkin. Mereka juga berpendapat terkait dengan itu pola masyarakat mudanya  harus menyesuaikan pada  pola masyarakat dewasa. Pendapat Rousseau tidak disetujui Locke  , anak – anak selalu terbiasa untuk mematuhi yang lain sehingga tidak akan tumbuh menjadi dewasa yang  bebas. Pendapat Dewey , bertentangan dengan sekolah tradisional, anak – anak selalu terbiasa untuk bersaing dalam menyelesaikan tugasnya yang sama di sekolah, daripada membuat nya beda dan dinilai berkontribusi untuk rencana umum,hal  itu tidak akan menumbuhkan masyarakat yang dapat menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama.